Bestprofit - Mulai Kamis (3/8/2017) pukul 00.00 WIB, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) memasuki masa uji coba setelah menerima Sertifikat Laik Operasi (SLO) nomor: JL.03.04-P/266 tanggal 31 Juli 2017 dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pengoperasian Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) melengkapi pengoperasian Segmen Bangil-Rembang yang telah beroperasi sejak 31 Maret 2017. Dalam masa uji coba, bagi pengguna jalan tol yang melewati Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) tidak dikenakan tarif, hingga diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pemberlakuan tarif Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil). Pengguna jalan tol yang masuk dari Gerbang Tol (GT) Gempol 3 Jalan Tol Gempol-Pandaan menuju Gempol Junction juga tidak dikenakan biaya. "Sedangkan pengguna jalan tol yang masuk dari GT Kejapanan, Jalan Tol Surabaya-Gempol dan GT Pandaan Jalan Tol Gempol-Pandaan tetap dikenakan sesuai tarif yang berlaku pada ruas tersebut," kata Dwimawan Heru, AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Jakarta, Rabu (2/8/2017). Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) merupakan bagian dari Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang menghubungkan Kecamatan Gempol sampai Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Jalan tol Gempol-Pasuruan sepanjang 34,15 km memiliki nilai strategis bagi kelancaran arus transportasi barang dan jasa. "Diharapkan jalan tol ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar Jalan Tol Gempol - Pasuruan yang akan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di kawasan industri PlER," ujar Dwimawan. Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang dikelola oleh PT Transmarga Jatim Pasuruan merupakan perusahaan patungan antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan PT Jatim Prasarana Utama, dimana Jasa Marga memegang kepemilikan saham sebesar 98,81 persen dan PT Jatim Prasarana Utama sebesar 1,19 persen. Jalan tol yang dibangun sejak tahun 2012 ini memiliki nilai investasi Rp4,17 triliun dengan masa konsesi 45 tahun. Jalan Tol Gempol-Pasuruan dibagi menjadi 3 seksi yang terdiri dari Seksi 1 Gempol - Rembang (13,9 km), Seksi 2 Rembang - Pasuruan (6,6 km), Seksi 3 Pasuruan - Grati (13,65 km). Diharapkan, dengan dioperasikannya Seksi Gempol-Rembang Segmen Gempol-Bangil (Gempol Junction-Bangil) dapat mengurai kemacetan yang terjadi di jalan arteri. Bestprofit, Best Profit.
0 Comments
PT Bestprofit - Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuonoakhirnya meminta maaf kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena menyebut partai tersebut membohongi rakyat seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). “Ya saya secara pribadi meminta maaf, daripada ribut sesama anak bangsa yang tidak ada artinya. Saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partainya,” kata Arief kepada Suara.com via telepon, Selasa (1/8/2017) malam. Arief mengklaim, ia sebenarnya tidak bermaksud menuduh PDIP sama seperti PKI. Ia meyakini, partai berlambang Kepala Banteng tersebut Pancasilais. Ia menjelaskan, pernyataannya itu sebenarnya merupakan respons atas keluhan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada media. Hasto, kata dia, pernah mengeluhkan bahwa PDIP selalu dikait-kaitkan dengan isu komunisme serta PKI. “Karenanya saya membuat pernyataan bahwa yang sering disebut PKI itu adalah pihak yang kerap menipu rakyat,” tukasnya. Selengkapnya, Arief pada Senin (31/7) menyebar pernyataan tertulis yang menilai usulan Presiden Joko Widodo dan PDIP terkait ambang batas pemilihan presiden merupakan penipuan dan merenggut hak konstitusi rakyat. "Jokowi dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat, dan kurang sampai otaknya tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan menipu rakyat," kata Arief dalam pernyataan tertulis tersebut. Ternyata, pernyataannya itu berbuntut panjang. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tengah mempertimbangkan menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban Arief. "Tim hukum kami mengkaji dan akan melakukan gugatan kepada yang bersangkutan. Karena dalam suatu pernyataannya menyebut kami menipu rakyat," kata Hasto, saat ditemui di sela-sela acara pembukaan pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa. Dia mengingatkan, sebagai pemimpin partai politik dan legislator, Arief seharusnya berhati-hati saat mengeluarkan pernyataan maupun mengkritik. Menurutnya, setiap pernyataan maupun kritik yang dilontarkan politikus dan legislator harus berdasarkan bukti. "Sebagai politikus, dia seharusnya disiplin dalam berbicara dan bertindak. Tidak bisa menyampaikan pernyataan tanpa bukti, tanpa didukung hal-hal yang akurat, lebih-lebih karena sebuah kompetisi. Sebagai bentuk pengajaran, kami tengah mengkaji untuk melakukan gugatan," jelasnya. Hasto mengklaim, PDIP selama ini berpolitik berdasarkan Pancasila bukan ideologi lain. Karenanya, ia tidak terima kalau PDIP disamakan dengan PKI. "Itu pernyataan yang sangat berlebihan. Kami partai yang berlandaskan Pancasila. Dalam sebuah nafas perjuangan ini, dari rekam jejaknya kami kokoh berdiri, berpolitik di atas dasar Pancasila. Karena itu yang menuduh sembarangan, kami bersikap," tandas dia. PT Bestprofit, Best Profit. Best Profit - Sebanyak 148 pelaku kejahatan siber asal Tiongkok akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, untuk segera dideportasi ke negara asal mereka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi sedang mempersiapkan proses administrasi untuk mendeportasi ratusan WNA tersebut. "Ini kami sedang mempersiapkan admistrasinya dan nanti kami serahkan ke imigrasi," kata Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (1/8/2017). Selain itu, Argo mengatakan akan berkoordinasi dengan Kepolisian Tiongkok untuk kelanjutan proses hukum yang akan dilakukan para pelaku. Dia menuturkan, perkara kasus kejahatan siber ini nantinya akan diserahkan kepada Kepolisian Tiongkok. Sebab, sindikat penipuan internasional ini hanya menyasar para pejabat negara yang ada di Tiongkok. Modus mereka yakni mencari pejabat yang memiliki sejumlah kasus dan mengancam dengan berpura-pura sebagai aparat penegak hukum. "Iya memang di sana ya. Jadi, semua barang bukti ada di sana semua. Artinya korban di sana, pelaku di sana (Tiongkok), transfer bank juga di sana," jelasnya. Ratusan WNA itu ditangkap dalam penggerebekan tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya di Jakarta, Surabaya dan Bali pada Sabtu (27/7/2017). Best Profit, Bestprofit. |
BPF NEWSPT BESTPROFIT FUTURESArchives
September 2023
Categories
All
|