Mantan Sekum Front Pembela Islam Munarman (kedua kiri) saat diamankan Densus Antiteror, di kediamannya, di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa, 27 April 2021. (Foto: Istimewa) PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI – Permintaan penasihat hukum Munarman agar sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dilaksanakan secara tatap muka telah dikabulkan majelis hakim. Dengan begitu, pekan depan Munarman akan hadir secara fisik di PN Jaktim bersama tim penasihat hukum. PT BESTPROFIT “Permintaan kami sudah dikabulkan tadi,” kata koordinator penasihat hukum Munarman, Aziz Yanuar, Rabu (1/12/2021). BEST PROFIT BESTPROFIT PT BESTPROFIT FUTURES BPF Aziz mengatakan pertimbangan penasihat hukum meminta sidang dengan menghadirkan Munarman secara fisik di PN Jaktim, karena sudah diatur dalam hukum acara pidana. Selain itu telah ada penetapan pengadilan melangsungkan pengadilan secara tatap muka. “Jadi, pertimbangan kami tidak ada urusan (kaitan) dengan kerumunan massa. Tidak ada massa yang hadir (di pengadilan),” ujar Aziz. Terkait dengan permintaan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) yang juga diminta oleh tim penasihat hukum Munarman, kata Aziz, pihaknya bakal melayangkan surat kepada majelis hakim. Sumber :Jakarta, Beritasatu.com
0 Comments
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 November 2021. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait tudingan bahwa dirinya tidak menghargai MPR. Tudinan itu dilontarkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Sebelumnya Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad malah meminta Presiden agar mencopot Sri Mulyani. Melalui akun resminya di media sosial, Sri Mulyani menyertakan tangkapan layar pemberitaan media massa mengenai pernyataan Ketua MPR yang akrab disebut Bamsoet itu. Menurut Bamsoet, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengoordinasi Badan Penganggaran merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasalnya, beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. "Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet, Rabu (1/12/21). Sehubungan dengan pernyataan pimpinan MPR mengenai ketidakhadiran Menkeu dalam undangan rapat dengan pimpinan MPR membahas anggaran MPR, Sri Mulyani memberikan penjelasan. Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Pada tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda. Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyatakan pihaknya kecewa dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Fadel menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memperhatikan kebutuhan anggaran MPR. “Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” kata Fadel, Selasa (30/11/2021). Fadel menuturkan, pihaknya telah meaksanakan rapat dengan Sri Mulyani. Ketika itu, Sri Mulyani menyetujui sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR akan dilaksanakan enam kali dalam setahun. Realisasinya cuma empat kali. Fadel mengeklaim pihaknya lalu menyampaikan kekecewaan itu kepada Presiden Joko Widodo dan Mensesneg Pratikno. Fadel mengatakan pihaknya meminta agar mendapatkan perlakuan yang wajar, dibandingkan dengan lembaga negara. Terkait anggaran MPR, Sri Mulyani menjelaskan, pada 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Pada seluruh anggaran kemenerian dan lembaga harus dilakukan refocusing empat kali. Tujuannya adalah untuk membantu penangan Covid-19 misalnya klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, atau pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan. Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian. |
BPF NEWSPT BESTPROFIT FUTURESArchives
September 2023
Categories
All
|